Dugaan Korupsi Dana Covid-19, Mantan Sekda Samosir Dituntut 7 Tahun Penjara
- 22 Juli 2022 2910x
-
Medan, (tajukpos.com) - Mantan Sekda Samosir Drs Jabiat Sagala dan Mantan Kepala Pelaksana BPBD Samosir, Mahler Tamba dituntut masing-masing selama 7 Tahun Penjara .
Amar tuntutan itu disampaikan JPU Resky Pradhana R SH MH dalam sidang yang berlangsung secara online di Pengadilan Negeri Medan, Kamis (21/07/22).
Selain terdakwa Drs Jabiat Sagala dan terdakwa Mahler Tamba (berkas terpisah-red) pada sidang itu juga JPU menuntut dua terdakwa lainnya (berkas terpisah) yakni PPK Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Gizi dan Vitamin Masyarakat pada Ketersediaan Bahan Pokok dan Logistik, Sardo Sirumpea, dan Dirut PT Tarida Bintang Nusantara, Santo Edi Simatupang, masing-masing selama 6 Tahun 6 bulan penjara.
JPU Resky Pradhana R SH MH menilai para tetdakwa terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana dugaan korupsi penanggulangan bencana non alam Covid-19
Selain pidana,terdakwa Drs Jabiat Sagala dan terdakwa Mahler Tamba juga dituntut untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp250 juta subsidair 6 bulan kurungan.
Jabiat Sagala dan Mahler juga secara tanggung renteng dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 944.050.768,-subsidair 3,6 tahun penjara
Resky menyampaikan untuk terdakwa Sardo Sirumpea dan Santo Edy Simatupang juga didenda masing Rp250 juta subsidair 3 bulan.
"Untuk Uang Pengganti keduanya secara tanggung renteng sebesar Rp410 juta subsidair 3 tahun dan 3 bulan penjara ," jelasnya.
Seusai JPU pembacaan tuntutan, maka Ketua Majelis Hakim Sarma Siregar menunda persidangan hingga pekan depan.
Sebelumnya, bahwa keempat terdakwa dalam pemakaian dana siaga darurat penanggulangan bencana non alam penanganan Covid-19 tahun 2020 tidak sesuai dengan ketentuan.
Dana siaga darurat Covid-19 sebesar Rp1,8 miliar lebih yang bersumber dari anggaran untuk belanja tidak terduga APBD Kabupaten Samosir sebesar Rp3 miliar. "Maka dalam hal ini pengalihan belanja tidak terduga menjadi belanja langsung tidak dibenarkan karena hanya dapat dilakukan jika dalam keperluan mendesak dan pergeseran anggaran dari anggaran belanja tidak terduga ke belanja langsung tanpa melalui prosedur perubahan peraturan Bupati, sehingga bertentangan dengan ketentuan,” ujar JPU dihadapan majelis hakim yang diketuai Sarma Siregar.
Dikatakan JPU, akibat perbuatan para terdakwa berdasarkan hasil perhitungan, negara mengalami kerugian sebesar Rp944 juta lebih yang akan digunakan untuk pengadaan barang atau jasa dan pemberian makanan tambahan gizi serta vitamin untuk warga Samosir.
“Atas perbuatannya, baik Sekda Jabiat Sagala maupun ketiga terdakwa lainnya masing-masing dijerat dengan dakwaan primair, Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No 31 Tahun 1999 diubah dengan UU No 20 Tahun 2001.(tp1/r)
