• SUMUT

• 29 November 2019 3171x
• 

Medan (Tajukpos) - Kondisi saat ini pada jaringan utilitas (kabel telekomunikasi, listrik, dan lainnya) di Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota masih semrawut dan saling tumpang tindih. Sehingga terjadi gali lubang tutup lubang dalam pembangunan maupun pemeliharaannya. Kondisi ini selain mengurangi keindahan tata kota, juga berdampak pada efisiensi pembangunan.
Untuk itu, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengeluarkan Instruksi Nomor 188.54/5/INST/2019 tentang Penataan dan Penertiban Jaringan Utilitas di Provinsi Sumut pada tanggal 6 November 2019. Sebagai tindak lanjut dari instruksi tersebut, telah dilakukan rapat teknis sebanyak dua kali yang mengundang seluruh pihak terkait.
Rapat terakhir dilaksanakan di Aula Raja Inal Siregar, Lantai 2, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No 30 Medan, Rabu (27/11). Dipimpin oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumut Effendy Pohan, rapat menghasilkan sejumlah langkah yang akan diambil terkait penertiban jaringan utilitas.
"Pertama yaitu Bupati/Walikota akan mengusulkan ruas jalan prioritas masing masing wilayahnya yang akan menjadi objek penertiban jaringan/kabel udara dengan tenggat waktu 4 Desember 2019 harus sudah diterima oleh Gubernur Sumut cq. Sekdaprovsu. Sebagai contoh Jalan Sudirman, Jalan Diponegoro dan Jalan Imam Bonjol merupakan prioritas yang harus dikerjakan, karena merupakan beranda depan kota Medan sebagai Ibu Kota Provinsi. Selanjutnya, seluruh asosiasi dan operator jaringan akan menyiapkan detail engineering design penataan jaringan/kabel udara berdasarkan usulan ruas jalan tadi, sebagai dasar pelaksanaan di lapangan," ujar Effendy Pohan menjelaskan kesimpulan rapat.
Berikutnya, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumut juga diminta untuk mencermati dan memperhitungkan review tentang tata ruang kabupaten/kota perihal jalur utilitas. "Juga kami akan menyampaikan perihal instruksi gubernur khususnya kepada PT PLN, PT Telkom, PDAM Tirtanadi, PT PGN sebagai pedoman pelaksanaan Perusahaan ke depan," tutur Effendy.
Sebelumnya, rapat pertama dilakukan pada tanggal 22 November 2019 dan dipimpin langsung oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. Rapat pertama berupa sosialisasi instruksi gubernur kepada seluruh bupati/walikota di Provinsi Sumut atau yang mewakili, OPD terkait, operator jaringan telekomunikasi, dan pihak terkait lainya.
“Masing-masing pemilik jaringan utilitas membangun tiangnya masing-masing, sehingga terjadi kesemrawutan dan mengganggu estetika kota. Seperti kota kota besar Indonesia saat ini (Jakarta, Surabaya) sudah pakai kabel tanam dan terpadu sehingga rapi dan tertata. Semoga melalui upaya kita ini, bisa kita buat yang terbaik di Sumut,” kata Gubenur, saat itu memberi sambutan.
Diketahui, Instruksi Gubernur Nomor 188.54/5/INST/2019 antara lain berisi, Pertama, melakukan penataan dan penertiban terhadap keberadaan jaringan utilitas berupa kabel udara dan tiang penyangga kabel udara eksisting yang tidak tertata rapi, sehingga mengganggu kenyamanan, keamanan dan menyebabkan penyumbatan dan potensi genangan/banjir lokal.
Ke dua, melakukan kegiatan penataan pedestarian dan penertiban jaringan utilitas sesuai ketentuan perundang-undangan. Ke tiga, melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penataan dan penertiban jaringan utilitas secara terjadwal. Ke empat, melakukan kajian secara teknis dan yuridis terhadap kebijakan daerah dalam hal penataan dan penertiban jaringan utilitas. (rel/s1)