Kasubbid Penmas Polda Sumatera Utara AKBP MP Nainggolan. (Foto:Antara/HO)
Kasus Vaksinasi Covid-19 Ilegal, Polisi Periksa Empat Staf Surveilans Dinas Kesehatan Sumut
- 25 Mei 2021 3170x
-
Medan (tajukpos.com)
Penyidik Ditreskrimum Polda Sumatera Utara memeriksa empat saksi yang merupakan staf surveilans dan imunisasi di Dinas Kesehatan setempat dalam kasus vaksinasi COVID-19 ilegal.
Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan, di Mapolda, Selasa (25/5), mengatakan, keempat ASN yang dimintai keterangan itu, yakni HS (staf penanggung jawab program khusus kabupaten/kota), MRN (staf input laporan), DT (sebagai vaksinator mendata keluar masuk vaksin), dan dr KS (vaksinator).Ia menyebutkan, keempat saksi tersebut menghadiri pemanggilan Polda Sumut.
"Keempat saksi itu merupakan staf dari tersangka SH, Kasi Surveilans Dinas Kesehatan Sumut," ujar Nainggolan.
Sementara itu, penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut pada Senin (24/5) juga memeriksa Plt Kadis Kesehatan Sumut dr AYR dan mantan Kadis Kesehatan Sumut dr AHB sebagai saksi dalam kasus yang sama.
Sebelumnya, Polda Sumut menetapkan empat tersangka kasus dugaan suap dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi COVID-19 ilegal.
Keempat tersangka, yakni SW (40) agen properti Medan Polonia (pemberi suap), dr.IW (45) ASN/dokter Rutan Kdlas I Medan (penerima suap), dr. KS (47) ASN/dokter Dinas Kesehatan Provinsi Sumut (penerima suap), dan SH, Kasi Surveilans Dinas Kesehatan Sumut.
Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (18/5) pukul 15.00 WIB, dimana tersangka SH sebagai penyelenggara melaksanakan kegiatan vaksinasi yang tidak sesuai peruntukan kepada kelompok masyarakat di komplek Perumahan Jati Residence Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan.
Para peserta vaksinasi membayar biaya vaksin dan jasa penyuntikan sebesar Rp250.000 per orang kepada SW secara tunai atau transfer. Selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada IW sebesar Rp220.000 per orang. Sisa Rp30.000 menjadi fee bagi SW. Total jumlah orang yang divaksinasi selama 15 kali pelaksanaan vaksinasi yang tidak sesuai peruntukkan (bulan April sampai dengan Mei 2021) sebanyak 1.085 orang dengan nilai suap sebesar Rp238.700.000 dan fee untuk pemberi suap sebesar Rp32.550.000.(Antaranews)
